LUBUKLINGGAU – Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuk Linggau memutuskan mengambil alih proses perbaikan gapura di Jalan Kenanga II, Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, yang sebelumnya rusak setelah ditabrak truk pengangkut kerupuk.
Keputusan tersebut diambil setelah Pemkot Lubuk Linggau menggelar pertemuan bersama sopir truk, Meo Tri Susanto, yang didampingi kuasa hukumnya Abdul Aziz, Anggota DPRD Lubuk Linggau Wansari, serta Plt Kepala Dinas PUPR Lubuk Linggau Achmad Asril Asri pada Jumat, 16 Januari 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Plt Kepala Dinas PUPR Lubuk Linggau Achmad Asril Asri mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk hadir dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil yang menghadapi beban di luar kemampuannya.
“Pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat kecil menanggung beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Perbaikan gapura ini kami ambil alih, dan sopir tidak lagi dibebani,” tegas Achmad Asril Asri.
Pemkot Lubuk Linggau Kedepankan Musyawarah
Achmad Asril Asri menambahkan, penyelesaian persoalan gapura yang ditabrak truk kerupuk tersebut harus dilakukan dengan mengutamakan prinsip keadilan, kemanusiaan, serta musyawarah.
Menurutnya, kejadian tersebut dapat menjadi bahan evaluasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.
“Kejadian ini menjadi pelajaran penting. Penyelesaian masalah harus mengedepankan empati dan musyawarah, bukan tekanan. Pemerintah memastikan hak masyarakat tetap terlindungi,” ujarnya.
Selain mengambil alih perbaikan, Pemkot Lubuk Linggau juga akan melakukan evaluasi teknis terhadap pembangunan gapura tersebut.
Evaluasi akan mencakup sejumlah aspek, mulai dari perencanaan, proses konstruksi, hingga pengawasan pembangunan.
“Kami akan melakukan evaluasi dari sisi perencanaan, konstruksi, hingga pengawasan. Jika ditemukan kekurangan, akan menjadi bahan perbaikan ke depan agar kejadian serupa tidak terulang,” jelasnya.
DPRD Soroti Kualitas Gapura yang Baru Dibangun
Anggota Komisi III DPRD Lubuk Linggau, Wansari, mengapresiasi langkah Pemkot Lubuk Linggau dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Namun, ia menilai perbaikan gapura bukan satu-satunya hal yang perlu menjadi perhatian. Pasalnya, gapura tersebut diketahui baru selesai dibangun sekitar tiga minggu sebelum mengalami kerusakan akibat ditabrak truk.
Kondisi tersebut, menurut Wansari, perlu menjadi perhatian dan harus dievaluasi secara menyeluruh, terutama terkait kualitas konstruksi dan pengawasan pembangunan.
“Bangunan baru tiga minggu selesai tapi sudah roboh itu tidak wajar. Ini harus dievaluasi secara menyeluruh, bukan hanya gapura ini saja,” tegas Wansari yang akrab disapa Awun.
Sopir Truk Sampaikan Permintaan Maaf
Sementara itu, sopir truk Meo Tri Susanto kembali menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pihak atas insiden yang menyebabkan gapura di Jalan Kenanga II rusak.
Meo menegaskan bahwa kejadian tersebut merupakan kecelakaan dan tidak dilakukan dengan sengaja.
“Saya mohon maaf atas kejadian ini. Tidak ada unsur kesengajaan,” kata Meo.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Lubuk Linggau, DPRD Lubuk Linggau, serta pihak-pihak lain yang telah memberikan perhatian dan membantu penyelesaian persoalan tersebut.
“Saya hanya ingin tetap bekerja dan menafkahi keluarga, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah peduli dan telah membantu,” ujarnya.
Kepala Desa Sadar Karya Apresiasi Pemkot
Kepala Desa Sadar Karya, Dian Purnama, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkot dan DPRD Lubuk Linggau.
Dian menjelaskan bahwa Meo Tri Susanto merupakan warga Desa Sadar Karya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila insiden tersebut sempat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Atas nama pemerintah desa dan masyarakat, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebijakan ini. Kami juga mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” ujar Dian Purnama.
Dengan keputusan Pemkot Lubuk Linggau mengambil alih perbaikan gapura Jalan Kenanga II, persoalan tersebut diharapkan dapat diselesaikan melalui musyawarah. Di sisi lain, evaluasi terhadap kualitas pembangunan gapura juga menjadi perhatian agar fasilitas yang dibangun pemerintah dapat memenuhi standar teknis dan tidak menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari.